Nama      : Anita Riani Jarkasih

NPM       : 20210892

PENERAPAN PERNYATAAN AKUNTANSI STANDAR KEUANGAN (PSAK REVISI) PADA PT BWPT yang Berlaku Efektif 2012

Aset tetap

Efektif pada tanggal 1 januari 2012, Grup  menerapkan PSAK no. 16 (Revisi 2011) “Aset Tetap” dan ISAK No. 25 “Hak Atas Tanah”

Dampak penerapan PSAK no.16 (Revisi 2011) dan ISAK No. 25 “Hak Atas Tanah”pada perusahaan yaitu :

Memberikan pengaruh terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan pada pelaporan keuangan perusahaan.

Pengaruh pada laporan keuangan :

Pada saat penerapan awal, Grup mereklasifikasi sisa saldo biaya tangguhan yang belum diamortisasi yang terdapat pada akun “Aset lain-lain” ke nilai tercatat Tanah,

yang terkait dengan biaya legal awal untuk memperoleh hak legal atas tanah.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset pada tanggal 31 Desember 2012 and 2011.

Tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, umur tambang, atau

masa PKP2B atau Izin Usaha Pertambangan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Instrumen Keuangan

PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, mensyaratkan pengungkapan yang lebih luas atas manajemen risiko keuangan entitas dibandingkan dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006), ”Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”.

Dampak penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2010), PSAK No. 55 (Revisi 2011), dan PSAK No. 60 yaitu :

Memberikan pengaruh terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan pada pelaporan keuangan perusahaan.

Pengaruh pada laporan keuangan :

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Grup memiliki instrumen keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori

aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur melalui nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Pada Aset keuangan Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lain-lain berupa akrual bunga deposito dan piutang lain-lain tidak lancar dalam kategori Aset Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori Liabilitas Keuangan meliputi pinjaman bank, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas jangka pendek lain-lain, utang obligasi, liabilitas sewa pembiayaan dan utang pembelian kendaraan yang dimiliki oleh Grup.

Grup telah menyajikan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK No. 60  dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”

Dampak penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2010) pada perusahaan :

Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan material pada laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh pada laporan keuangan :

Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan  tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang

yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas serta akumulasi rugi fiskal. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak

dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa

datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian atas dasar kompensasi, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika

banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding ditentukan.

Nama   : Anita Riani Jarkasih

NPM   : 20210892

A. Susunan Kepemilikan  Perusahaan BWPT

1. Tjipto Widodo

President Komisaris 

Tjipto Widodo menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Desember 2007. Saat ini ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Fortuna Cipta Sejahtera dan PT Damai Indah Timber, Komisaris PT Bumihutani Lestari, PT Wanaasri Fajarindo Perkasa, PT Anugerah Alam Barito, dan PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang. Dia juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pacific Granitama, PT Sawit Sukses Sejahtera, PT Wana Catur Jaya Utama, dan PT BW Investindo, serta menjadi Direktur PT Fajarindo Persada Raya. Pak Tjipto meraih gelar Bachelor of Science Degree dari California State University, Los Angeles, pada tahun 1993.

2. Phoebe Widodo

Komisaris

Phoebe Widodo menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2007. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur PT Sumatera Timber Utama Damai dan PT BW Investindo. Dia dianugerahi gelar Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1988 serta gelar Master of Business Administration dari Northrop University, Inglewood, California, pada tahun 1990.

3.  Wahyu Saronto

Komisaris

Wahyu Saronto menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak April 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Kepolisian Daerah, Direktur Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Contra BIN Deputi, dan telah dihormati dengan Bintang Bhayangkara Pratama penghargaan. Ia menyelesaikan pendidikannya di Lembaga Ketahanan Nasional dan kemudian melanjutkan untuk menerima gelar Master di bidang Administrasi Publik.

4. Stephen Kurniawan Sulistyo

Komisaris independen

Stephen Kurniawan Sulistyo telah Komisaris perusahaan sejak tahun 2008. Dia memulai karirnya pada tahun 1988 dan sejak itu menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris di berbagai industri termasuk keuangan, pasar modal, perbankan, media, industri, transportasi, komunikasi, pertambangan dan perkebunan. Kepemimpinannya telah membawa pertumbuhan yang luar biasa dan inovasi dalam berbagai perusahaan.

5.  Iman Faturachman

Komisaris

Iman Faturachman menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni 2013. Sebelumnya, dia. Operasional dan Direktur Keuangan Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perusahaan pada tahun 2004, dia adalah Supervisor, Finance & Accounting Division PT Imeco Investama (1986). Ia menjabat sebagai Manajer - Investment Banking Group PT Bank International Indonesia (1989-1992), Manajer Keuangan PT Bumi Serpong Damai (1992-1993), dan telah menjabat berbagai posisi manajerial di PT Bank Artha Graha, yang terakhir adalah bahwa dari Senior Wakil Presiden (1995-2004). Ia dianugerahi gelar Master of Business Administration gelar dengan spesialisasi di bidang Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986, dan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dengan spesialisasi di bidang Keuangan dari Prasetya Mulya Manajemen Institute, Jakarta pada tahun 1989.

STRUKTUR PERUSAHAAN

VISI :

Untuk diakui sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinamis.

MISI :

1.      Untuk mengadopsi praktik terbaik menggabungkan teknik manajemen yang inovatif dengan tingkat tertinggi dari integritas dan profesionalisme.

2.      Untuk beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan sementara memberikan kualitas terbaik dalam produk dan layanan.

3.      Untuk biaya yang efektif sehingga meningkatkan margin keuntungan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

4.      Untuk menjelajahi pertumbuhan, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang.

5.      Untuk mendukung pengembangan masyarakat di seluruh wilayah operasi.

B. Penanaman Modal atau Investor di Perusahaan BWPT

Tjipto Widodo selaku Presiden Komisaris :

Untuk Pemegang Saham kami dihargai. Pada tahun 2012 , Indonesia telah berhasil mencatat kinerja positif dalam kemajuan ekonomi , dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan pada 6.23 % , dan diperiksa di hanya 4,3 % . Pencapaian ini cukup baik , mengingat bagaimana ekonomi global melemah , terutama karena krisis berlama-lama di Eropa dan pemulihan yang lambat di Amerika Serikat , keduanya cenderung menekan harga komoditas secara umum .

Dampak dari krisis global juga mempengaruhi harga CPO pada umumnya . Pada April 2012, harga CPO telah mencapai USD1 , 190 sedangkan pada akhir tahun itu mengalir ke bawah , berakhir di bawah USD800 , sehingga mengerahkan dampak negatif akut pada kinerja keuangan Perseroan . Sementara harga jual rata-rata CPO pada tahun 2012 menurun 3,6 % di bawah tahun 2011, pendapatan usaha berhasil naik sebesar 6,3 % . Ini mengatakan , pendapatan turun , sebesar 18,2 % . Dewan Komisaris menyadari bahwa dalam industri kelapa sawit , harga CPO sangat fluktuatif . Karena itu , efisiensi pengendalian biaya harus menjadi perhatian utama bagi Manajemen Perseroan . Namun, kami sangat yakin bahwa , prospek bisnis untuk industri minyak sawit Indonesia akan terbukti positif dalam waktu mengingat permintaan CPO masih meningkat dari waktu ke waktu .

Jadi, meskipun harga CPO rata-rata tertekan , Perseroan tetap teguh dalam pencariannya untuk pulih dari tahun 2012 dengan kinerja produksi yang kuat . Kami ingin melaporkan bahwa produksi Tandan Buah Segar ( TBS ) dari Perusahaan mencapai 552.872 ton pada tahun 2012 , kenaikan a20.7 % dari angka produksi tahun 2011 , yang tercatat sebesar 458.217 ton . Produksi CPO dan Palm Kernel ( PK ) juga meningkat , sebesar 13 % dan 17,7 % , masing-masing. Pertumbuhan ini akan terus berlanjut , melalui penambahan areal tertanam , yang meningkat sebesar 10,6 % dibandingkan dengan daerah jumlah ditanam pada tahun 2011 .

Dewan Komisaris ingin menyampaikan penghargaan untuk dan pengakuan prestasi Direksi dan manajemen Perusahaan , dan juga untuk seluruh karyawan PT BW Plantation Tbk . Prestasi Perseroan pada tahun 2012 sebenarnya sesuai dengan rencana kerja sebagaimana diatur dan diperintahkan . Dedikasi yang kuat dengan daya juang yang tinggi , bersama dengan kepatuhan terhadap etika kerja profesional , memungkinkan PT BW Plantation Tbk untuk menyimpulkan 2012 dengan prestasi yang kuat . Direksi berhasil menerapkan rejimen perencanaan strategis yang terstruktur , melalui referensi dan rekomendasi dari Dewan Komisaris , dengan cara yang memuaskan dan tepat sasaran . Setiap pertemuan yang telah selesai dibuat masing-masing pihak mampu mengkoordinasikan cukup baik untuk mencapai kinerja operasional yang optimal .

Good Corporate Governance selalu menjadi faktor penting yang kita perjuangkan sebagai bentuk tindakan yang berarti di PT BW Plantation Tbk , sebagai warga korporasi yang baik . Seiring dengan Komite Audit , kita , sebagai Dewan Komisaris , telah melakukan pengawasan tindakan pada setiap aspek operasional Perseroan , dalam menegakkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu . keadilan , kemandirian , tanggung jawab, akuntabilitas , dan transparansi . Kami juara upaya ini dengan memastikan bahwa semua aspek operasional dilakukan secara khusus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku . Komite Audit bertanggung jawab , sebagai perpanjangan dari otoritas Dewan Komisaris , untuk melakukan inspeksi dan memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada manajemen . Kami berkomitmen untuk mempertahankan semangat ini dan selalu berusaha untuk melanjutkan dengan itu sebagai ekspresi kewajiban kita untuk menjaga kelangsungan bisnis dengan cara yang produktif, sehat , dan taat hukum .

Di tahun mendatang , kami berkomitmen untuk fokus pada investasi yang akan meningkatkan produktivitas , didukung pula dengan pengendalian biaya yang efektif , sehingga memungkinkan kita untuk mempertahankan marjin yang sehat keuntungan . Kami juga optimis dengan kemampuan manajemen operasional yang kuat , didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi , Perseroan siap untuk pindah ke tingkat berikutnya melalui pertumbuhan yang berkelanjutan .

Pada kesempatan ini , izinkan saya , atas nama Dewan Komisaris PT BW Plantation Tbk , mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham kami , bersama dengan semua pemangku kepentingan , untuk dukungan dan kepercayaan kepada Perusahaan mereka . Kami yakin bahwa PT BW Plantation Tbk , dengan izin dari Allah swt akan mampu mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam tahun-tahun mendatang .

C.  Standar Prinsip Akuntansi yang berlaku di Perusahaan BWPT

Laporan Keuangan Konsolidasi disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interprestasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman PenyajianLaporan Keuangan”,  LA,PIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lemnbaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. Kep-06/PM/2000 tangga;l 13 Maret 2000 yang telah diubah engan surat Kepurtusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, dan Surat Edaran Kedua Badan Pengawas Pasar Modal No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Industri Perkebunan Lampiran 13 tanggal 27 Desember 2002 yang telah dipertegas dengan Surat Edaran No. SE-03/BL/2011 tanggal 13 Juli 2011. Seperti diungkapkan dalam Catatan—catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkam efektif tanggal 1 Januari 2011. Efektif tanggal 1 Januari 2011, Group menerapkam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut :

            PSAK

1.      PSAK No. 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas

2.      PSAK No. 3 ( Revisi 2010), Laporan Keuangan Interim

3.      PSAK No. 8 ( Revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

4.      PSAK No. 19 (Revisi 2010), Aset Takberwujud

5.      PSAK No. 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis

6.      PSAK No.23 (Revisi 2010), Pendapatan

7.      PSAK No. 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntasi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

8.      PSAK No. 57 (Revisi 2009), Provinsi, Liabilitas, Kontijensi, dan Aset Kontinjensi

ISAK

                         1.  ISAK No. 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

D. Auditor Perusahaan BWPT

Stephen Kurniawan Sulistyo yang menjabat sebagai Komisaris Independen juga menjadi Ketua Komite Audit.

Nama : anita riani  jarkasih

npm    : 20210892

BAB V KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi :

Kredibilitas.Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi

Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai Jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

Kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tinggi.

Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesioanal yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan

Kode Etik Profesi

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) 

KEPAP adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kerangka Kode Etik IAI

Prinsip Etika (IAI)

Aturan Etika (IAPI)

Interpretasi Aturan Etika (Pengurus IAPI)

Prinsip Etika

1)      Tanggung Jawab Profesi

2)      Kepentingan Umum (Publik)

3)      Integritas

4)      Obyektivitas

5)      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

6)      Kerahasiaan

7)      Perilaku Profesional

8)      Standar Teknis

Aturan Etika

   Independensi, Integritas, Obyektivitas

   Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

   Tanggung Jawab kepada Klien

   Tanggung jawab kepada Rekan 

   Tanggung jawab dan Praktik Lainnya

1.1.      Kode Perilaku Profesional

Secara garis besar, kode etik dan perilaku professional adalah sebagai berikut:

Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.

Hindari menyakiti orang lain. “Harm” berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

Bersikap jujur dan dapat dipercaya . Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.

Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi Nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.

Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten. Pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.

Menberikan kredit yang pantas untuk property intelektual. Komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.

Menghormati privasi orang lain. Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.

Kepercayaan. Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang.

1.2.      Prinsip-Prinsip Etika: IFAC, AICPA, IAI

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC terdiri dari :

1)      Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

2)      Objektivitas. Seorag akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

3)      Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini.

4)      Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. 

5)      Perilaku Profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kode Etik AICPA terdiri atas dua bagian; prinsip-prinsip Etika dan Aturan Etika (rules) :

1.      Tanggung Jawab: Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional,anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif (Artikel1)

2.      Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme (Artikel II)

3.      Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi (artikel III)

4.      Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional.Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam faktadan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya (Artikel IV)

5.      Kehati-hatian (due care): Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampaitingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan (Artikel V)

6.      Ruang Iingkup dan Sifat Jasa: Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup an sifat jasa yang diberikan (Artikel VI).

1.3 Aturan dan Interpretasi Etika

            Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ETIKA DALAM AUDITING

            Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

                        Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat umum sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, selain itu kepercayaan masyarakat akan menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berfikiran sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait denngan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat, dan diri mereka sendiri.

                        Tanggung Jawab Auditor Kepada Publik

            Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada public.Kepentingan public didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengaharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektifitas, keseksamaan profesionalisme, dan kepentingan untuk melayani publik. Atas kepercayaan publik yang diberikan seorang akuntan harus secara terus menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

                        Tanggung Jawab Dasar Auditor

The Auditing Practice Committee yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practice Board  di tahun 1980 memberikan  ringkasan mengenai tanggung jawab auditor sebagai berikut:

1.      Perencanaan, Pengendalian, dan Pencatatan

2.      Sistem Akuntansi

3.      Bukti Audit

4.      Pengendalian Intern

5.      Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan

                        Independensi Auditor

Independensi

a.       Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26).

b.      Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).

Aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut:

1)      Independence in fact (independensi dalam fakta), Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

2)      Independence in appearance (independensi dalam penampilan), Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

3)      Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya), Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

            Peraturan Pasar Modal dan Regulator mengenai Independensi Akuntan Publik

Ketentuan mengenai Independensi Akuntan yang memberikan Jasa audit di Pasar Modal, diatur dalam peraturan nomor VIII.A2: Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal:

1.      Definisi dari istilah pada peraturan ini adalah:

a.       Periode audit dan periode penugasan professional:

1)      Periode audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang diaudit atau yang di review, dan

2)      Periode penugasan professional adalah periode penugasan untuk mengaudit atau mereview laporan keuangan klien atau untuk menyiapkan laporan kepada bapepam

b.      Anggota keluarga dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak, anak, baik didalam maupun diluar tanggungan,dan sodara kandung.

c.       Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasi tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

d.      Orang dalam kantor akuntan public adalah:

1)      Orang yang termasuk dalam tim penugasan audit yaitu semarekan, pimpinan, dan karyawan profesional yang berpartisipasi dalam audit, riview, atau penugasan atestasi dari klien termasuk penelaahan dari mereka yang bertindak sebagai rekan kedua selama periode audit atau penugasan atestasi tentang isu-isu teknis atau industri khusus, transaksi, atau kejadian penting

2)      Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah yaitu semua orang yang:

a.       mengawasi atau mempunyai tanggungjawab manajemen secara langsung terhadap audit

b.      mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dalam penegasan audit

c.       menyediakan pengendalian mjutu atau pengawasan lain atas audit

3)      setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya dari kantor akuntan pubik yang telah memberikan jasa-jasa untuk audit kepada klien.

e.       karyawan kunci yaitu orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota komisaris, anggota direksi, dan manajer dari perusahaan.

2.      jangka waktu periode penugasan profesional:

a.       periode penugasan profesional dimulai sejak pekerja lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu

b.      periode penugasan profesional berakhir  pada saat tanggal laporan akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh akuntan atau klien kepada bapepam bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

3.      dalam memberikan jasa profesinal, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama periode audit dan selama penugasan profesionalnya, baik akuntan, kantor akuntan publik, mauoun orang dalam kantor akuntan publik:

a.       nempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien seperti:

1.      investasi pada klien

2.      kepentingan keuangan lain pada klien yang dap-at menimbulkan benturan kepentingan

b.      mempunyai hubungan kerjaan dengan klien seperti:

1.      merangkap sebagai karyawan kunci pada klien

2.      memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan

3.      mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan publik yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih dari satu tahun tidak bekerja lagi pada kantor akuntan publik yang bersangkutan

4.      mempunyai rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam periode audit

c.       mempunyai hubungan usaha secara langung atau tidak langsung yang material dengan klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal akuntan, kantor akuntan publik, atau orang dalam akuntan publik memberikan jasa audit atau non audit kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

d.      Memberika jasa-jasa non audit kepada klien seperti:

1.      pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien

2.      laporan keuangan

3.      desain sistem informasi keuangan dan implementasi

4.      penilain atau opini kewajaran

5.      aktuaria

6.      audit internal

7.      konsiltasi manajemen

8.      konsultasi sumberdaya manusia

9.      konsultasi perpajakan

10.  penasihat investasi dan keuangan

11.  jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan bentursn kepentingan

e.       memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee kontinjen atau komisi atau menerima fee kontijen atau komisi pada klien

4.      sistem pengendalian mutu, kantor akuntan publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa kantor akuntan publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan memepertimbangkan ukuran dan sifat praktek dari kantor akuntan publik tersebut

5.      pembatasan penugasan audit

a.       pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik palng lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

b.      Kantor akuntan publik dan akuntan dapat menerima penugasan kaudit kembali untuk klien tersebut setelah tiga tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.

c.       Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b diatas tidak berlaku bagi laporan keuangan interm yang diaudit untuk kepentingan penawaran umum

6.      ketentuan peralihan

a.       kantor akuntan publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk lima tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan klien pada saat berlakunya peraturan ini hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk satu buku berikutnya.

b.      Akuntan yang telah memberikan jasa audit umum untuk tiga tahun  buku berturut-turut atau lebih masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan klien pada saat berlakunya peraturan ini hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk satu buku berikutnya.

7.      dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang pasar modal, bapepam mengenakan sangsi terhadapt setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VII ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

3.1 Etika Bisnis Akuntan Publik

Beretika dalam berbisnis adalah suatu pelengkap utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Bisnis yang sukses bukan hanya dilihat dari  hasil usaha saja, tetapi juga tercermin dari perilaku serta sepak terjang si Pelaku Bisnis dalam proses berbisnis. Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

1.  Independensi, integritas, dan obyektivitas

a)      Independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).

b)      Integritas dan Objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

2.  Standar umum dan prinsip akuntansi

a)      Standar Umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI: Kompetensi Profesional, Kecermatan dan Keseksamaan Profesional, Perencanaan dan Supervisi, Data Relevan yang Memadai, Kepatuhan terhadap Standar.

b)      Prinsip-Prinsip Akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan:

1)      Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau

2)      Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas.

3. Tanggung jawab kepada klien

a)      Informasi Klien yang Rahasia.  Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk: membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan   aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau, menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota. 

b)      Fee Profesional

c)      Besaran Fee, Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

d)     Fee Kontinjen, Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

4.   Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

a)      Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

b)      Komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

5.   Tanggung jawab dan praktik lain

a)      Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

b)      Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.  Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

c)      Komisi dan Fee Referal. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

3.2 Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. ebagai entitas bisnis layaknya entitas-entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi yang artinya pada Kantor Akuntan Publik juga dituntut akan suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, pada Kantor Akuntan Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

3.3 Krisis dalam Profesi Akuntansi

Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia-sia penyalahgunaannya.

Maraknya kecurangan di laporan keuangan, secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada profesi akuntan. Sederetan kecurangan telah terjadi baik diluar maupun di Indonesia. Profesi akuntan saat ini tengah menghadapi sorotan tajam terlebih setelah adanya sejumlah skandal akuntansi yang dilakukan beberapa perusahaan dunia. Terungkapnya kasus manipulasi yang dilakukan perusahaan Enron merupakan pemicu terjadinya krisis dalam dunia profesi akuntan dan terungkapnya kasus-kasus manipulasi akuntansi lainnya seperti kasus worldCom, Xerox Corp, dan Merek Corp. Dan di Indonesia yaitu kasus Kimia Farma, PT Bank Lippo, dan ditambah lagi kasus penolakan laporan keuangan PT. Telkom oleh SEC, semakin menambah daftar panjang ketidak percayaan terhadap profesi akuntan.

Dalam hasil Kongres Akuntan Sedunia (Word Congres Of Accountants “WCOA”  ke-16 yang diselenggarakan di Hongkong juga disimpulkan bahwa kredibilitas profesi akuntan sebagai fondasi utama sedang dipertaruhkan. Sebagai fondasi utama,tanpa sebuah kredibilitas profesi ini akan hancur. Hal ini disebabkan oleh beberapa skandal terkait dengan profesi akuntan yang telah terjadi.  Namun, Profesi akuntan dapat saja mengatasi krisis ini dengan menempuh cara peningkatan independensi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu presiden International Federation of Accountants IFAC menghimbau agar para akuntan mematuhi aturan profesi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar krisis profesi akuntan tidak lagi terjadi.

3.4 Regulasi dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

Di Indonesia, melalui PPAJP – Dep. Keu., pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perlu diketahui bahwa telah terjadi perubahan insitusional dalam asosiasi profesi AP. Saat ini, asosiasi AP berada di bawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sebelumnya asosiasi AP merupakan bagian dari Institut Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Kompartemen Akuntan Publik.

Dengan kewenangan asosiasi yang demikian luas, diperkirakan bahwa asosiasi profesi dapat bertindak kurang independen jika terkait dengan kepentingan anggotanya. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik (Draft RUU AP, Depkeu, 2006) menarik kewenangan pengawasan dan pembinaan ke tangan Menteri Keuangan, disamping tetap melimpahkan beberapa kewenangan kepada asosiasi profesi.

 Dalam RUU AP tersebut, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Di samping itu ditambahkan pula sanksi pidana kepada akuntan publik palsu (atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik) dan kepada akuntan publik yang melanggar penerapan SPAP. Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit.

BAB 11 Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

            Tanggung Jawab Akuntan Keuangan dan Akuntan Manajemen

Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yaitu pihak internal dan pihak external. Sedangkan seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk:

1.      Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak external perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2.      Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI, 2004 yaitu dapat dipahami, relevan materialistis, keandalan, dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar.

            Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi control. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen, yaitu:

1.      Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran.

2.      Pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historical dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak.

3.      Pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan.

4.      Menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.

5.      Pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal.

4.1 Competence, Confidentiality, Integrity, and Objectivity Of Management Accountant

Etika sangat lekat hubungannya dengan adat istiadat dilingkungan masyarakat untuk dijadikan suatu aturan bermasyarakat.  Beberapa etika yang harus dilakoni, diantaranya:

1.      Competence (kompetensi), meliputi:

a)      Pengetahuan Profesional adalah menunjukkan tingkat mahir keahlian profesional dalam pengetahuan akuntansi agar menjaga tetap terkini dengan perkembangan dan tren.

b)      Keuangan monitoring dan analisis adalah memantau dan mengumpulkan data untuk menilai akurasi dan integritas kuat dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku dengan peraturan dan sistem pengendalian internal, menafsirkan dan mengevaluasi hasil guna mempersiapkan dokumentasi dan membuat laporan keuangan dan/atau presentasi.

c)      Pengambilan keputusan adalah penggunaan pendekatan yang efektif untuk memilih tindakan atau mengembangkan solusi yang sesuai untuk mencapai kesimpulan, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta-fakta yang tersedia.

d)     Pengawasan adalah menunjukkan sifat disiplin, menetapkan standar kinerja dan mengevaluasi kinerja dari karyawan untuk mempertahankan tenaga kerja yang beragam untuk mengelola dan memastikan kepatuhan dengan sumber daya manusia kebijakan dan prosedur, memantau dan menilai pekerjaan dengan memberikan umpan balik, memberikan teknis pengawasan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan; rencana dan dukungan karyawan di peluang pengembangan karir.

e)      Komunikasi dan keterampilan interpersonal adalah menyampaikan informasi kepada perorangan atau kelompok dengan memberikan presentasi yang cocok untuk karakteristik dan kebutuhan penonton, menyampaikan informasi secara lisan atau secara tertulis kepada individu atau kelompok untuk memastikan bahwa mereka mengerti informasi dan pesan serta mendengarkan dan merespons dengan tepat kepada orang lain.

2.      Confidentiality (kerahasiaan), Kerahasian harus terdefinisi dengan baik, dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi harus diterapkan secara berhati-hati, khususnya untuk komputer yang bersifat standalone atau tidak terhubung ke jaringan. Aspek penting dari kerahasiaan adalah pengidentifikasian atau otentikasi terhadap user. Identifikasi positif dari setiap user sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang menentukan siapa saja yang berhak untuk mengakses data tertentu

3.      Integrity (integritas). Integritas (integrity) adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Seperti halnya kerahasiaan, integritas bisa dikacaukan oleh hacker, masquerader, aktivitas user yang tidak terotorisasi, download file tanpa proteksi, LAN, dan programprogram terlarang.

4.      Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen). Akuntansi manajemen adalah profesi yang melibatkan bermitra dalam keputusan manajemen membuat, merancang perencanaan dan kinerja sistem manajemen, dan menyediakan keahlian dalam melalui laporan keuangan dan kontrol untuk membantu manajemen dalam perumusan dan implementasi strategi organisasi

4.3  Whistle blowing (peluit bertiup).

            Whistle blowing atau Peluit Bertiup adalah menarik perhatian kesalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Proyek akuntabilitas pemerintah. Daftar empat cara meniup peluit:

a)      Melaporkan pelanggaran atau pelanggaran hukum kepada pihak berwenang yang tepat.Seperti seorang supervisor, hotline atau Inspektur Jenderal

b)      Menolak untuk berpartisipasi dalam kerja kesalahan

c)      Bersaksi dalam persidangan hukum

d)     Bukti-bukti yang bocor kesalahan untuk media

4.4  Creative Accounting (Akuntansi kreatif).

            Creative Accounting adalah praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang yang diperlukan, tetapi menyimpang dari standar apa yang mereka berniat untuk menyelesaikan.

4.5   Fraud Accounting

Kecurangan (Fraud) sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Unsur-unsur fraud  antara lain sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak (collussion), tindakan penggelapan/penghilangan atau false representationdilakukan dengan sengaja, menimbulkan kerugian nyata atau potensial atas tindakan pelaku fraud.

Fraud dapat dikatagorikan atas 3 (tiga) macam sbb:

1)      Penyalahgunaan wewenang/jabatan (Occupational Frauds); kecurangan yang dilakukan oleh individu- individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2)      Kecurangan Organisatoris (Organisational Frauds); kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan/keuntungan organisasi itu.

3)      Skema Kepercayaan (Confidence Schemes). Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban.

Jenis-jenis fraud yang sering terjadi di berbagai perusahaan pada umumnya dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam :

1)      Pemalsuan (Falsification) data dan tuntutan palsu (illegal act). Hal ini terjadi manakala seseorang secara sadar dan sengaja memalsukan suatu fakta, laporan, penyajian  atau klaim yang mengakibatkan kerugian keuangan atau ekonomi dari para pihak yang menerima laporan atau data palsu tersebut.

2)      Penggelapan kas (embezzlement cash), pencurian persediaan/aset (Theft of inventory / asset)dan kesalahan (false) atau misleading catatan dan dokumen. Penggelapan kas adalah kecurangan dalam pengalihan hak milik perorangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak milik itu di mana pemilikan diperoleh dari suatu hubungan kepercayaan.

3)      Kecurangan Komputer (Computer fraud) meliputi tindakan ilegal yang mana pengetahuan tentang teknologi komputer adalah esensial untuk perpetration, investigation atau prosecution. Dengan menggunakan sebuah komputer seorang fraud perpetrator dapat mencuri lebih banyak dalam waktu lebih singkat dengan usaha yang lebih kecil

4.6  Fraud auditing (kecurangan auditor)

            Perkembangan teknologi informasi, e-commerce dsb yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam operasional perusahaan telah membuka celah baru bagi munculnya praktek-praktek fraud yang berakibat fatal bagi perusahaan. Mengantisipasi hal itu maka Auditor Internal sudah seyogianya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah timbulnya kecurangan tersebut serta mencari solusi terbaik agar hal itu tidak terjadi. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

1.       Auditor Internal yang ingin memiliki landasan pengetahuan yang kuat di bidang fraud auditing baik menyangkut pencegahan, pendeteksian ataupun dalam investigasinya

2.      Operations managers yang ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuannya dalam pendeteksian dan pencegahan  kecurangan.

            Upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator.